Terima Hasil Pemeriksaan Pendahuluan BPK Jatim, Bupati Malang Tegaskan Tak Ada Rekayasa Pekerjaan dan Instruksikan Blacklist Rekanan Bermasalah
MALANG - Bupati Malang, Drs. H. M. Sanusi, M.M., menghadiri agenda penyampaian hasil sementara pemeriksaan pendahuluan atas belanja daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2026 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, di Ruang Kerja Bupati Malang, Jumat (9/10) pagi.
Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Tim BPK RI Perwakilan Jawa Timur yang dipimpin oleh Diah Sulistiawati, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Plt. Inspektur, Bapenda, serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.
Perwakilan BPK Jatim, menjelaskan bahwa BPK telah menyelesaikan pemeriksaan pendahuluan selama 30 hari terhadap pengelolaan belanja daerah Pemkab Malang TA 2026. Pemeriksaan ini mencakup evaluasi proses bisnis dan pengendalian internal mulai dari tahap perencanaan, pemilihan, pelaksanaan, hingga pembayaran, serta uji substantif terbatas.
"Dalam pemeriksaan pendahuluan ini, BPK telah melakukan cek fisik terhadap 49 paket pekerjaan pada lima OPD, yaitu Dinas PU Bina Marga, Dinas Cipta Karya, Dinas Kesehatan, RSUD Lawang, dan Dinas Ketahanan Pangan," papar Perwakilan BPK RI.
Menanggapi laporan BPK, Bupati Malang Drs. H. M. Sanusi, M.M. menegaskan komitmen Pemkab Malang untuk kooperatif dan menindaklanjuti seluruh catatan BPK guna menjamin transparansi pertanggungjawaban keuangan daerah. Bupati secara tegas menginstruksikan seluruh Kepala OPD agar bekerja sesuai aturan dan tidak melakukan rekayasa pekerjaan.
"Saya minta semua Kepala Dinas menjalankan tugas sesuai ketentuan. Tidak boleh ada rekayasa terhadap pekerjaan. Jika ada temuan kekurangan volume atau ketidaksesuaian prosedur, tidak usah sungkan untuk merekomendasikan pengembalian kerugian daerah," tegas Bupati Malang.
Selain itu, Bupati Malang mengeluarkan instruksi tegas mengenai penanganan rekanan atau penyedia jasa yang terbukti melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan proyek TA 2026.
"Untuk rekanan yang kedapatan ada temuan penyimpangan di tahun 2026, saya minta langsung di-blacklist dan tidak boleh diikutsertakan lagi pada proyek kegiatan tahun 2027. Jika terjadi pelanggaran berulang pada OPD tertentu, Inspektorat harus tegas membuat telaah untuk pemberian sanksi kepada jajaran terkait," lanjut Bupati Malang.
Di samping pengawasan proyek konstruksi, Bupati Malang memohon bimbingan dan arahan BPK terkait penataan serta sertifikasi aset daerah, khususnya aset peninggalan program Inpres sekolah dan aset kerja sama koperasi. Bupati Malang juga menyatakan kesiapan Kabupaten Malang untuk dijadikan pilot project atau percontohan tata kelola serta pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan dan akuntabel bagi daerah lain.
Bupati Malang menutup arahannya dengan menekankan bahwa deretan prestasi daerah yang diraih Pemkab Malang seperti penurunan angka stunting, penghargaan lomba desa, hingga kelulusan terbaik PKN II, harus senantiasa dijaga dan diimbangi dengan ketaatan hukum serta integritas pengelolaan anggaran. (prokopim/day)